Profil dan Peta Kabupaten Purbalingga

PETA
Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan.
Berikut ini adalah daftar nama-nama kecamatan di Kabupaten Purbalingga,
Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
  1. Kecamatan
    Bobotsari
  2. Kecamatan
    Bojongsari
  3. Kecamatan
    Bukateja
  4. Kecamatan
    Kaligondang
  5. Kecamatan
    Kalimanah
  6. Kecamatan
    Karanganyar
  7. Kecamatan
    Karangjambu
  8. Kecamatan
    Karangmoncol
  9. Kecamatan
    Karangreja
  10. Kecamatan
    Kejobong
  11. Kecamatan
    Kemangkon
  12. Kecamatan
    Kertanegara
  13. Kecamatan
    Kutasari
  14. Kecamatan
    Mrebet
  15. Kecamatan
    Padamara
  16. Kecamatan
    Pengadegan
  17. Kecamatan
    Purbalingga
  18. Kecamatan
    Rembang

GAMBARAN WILAYAH

Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari propinsi
Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764 Ha yang
berdasarkan bentang alamnya terbagi menjadi 2 daerah yakni daerah utara yang
cenderung merupakan daerah berbukit & daerah selatan dengan kecenderungan
merupakan daerah dataran rendah.
Wilayah purbalingga meliputi ketinggian dari 40 m dari
permukaan laut sampai dengan kurang lebih 3000 m diatas permukaan laut ini
adalah suatu potensi yang terhampar yang harus kita daya gunakan secara arif
dan bijaksana yang sudah barang tentu kesemuanya itu kita arahkan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.
Jarak kota Purbalingga dari ibu kota Propinsi Jawa
Tengah yakni Semarang adalah 191 km atau ditempuh dengan jalan darat kira-kira
4 jam. Untuk mencapai Yogyakarta dengan perjalanan darat kira-kira 4 jam atau
sekitar 200 km sedangkan jarak antara Purbalingga dengan Jakarta kira-kira 400
km dengan waktu tempuh kira-kira 9 jam.
Kabupaten Purbalingga pada sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Pemalang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Banjarnegara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan
disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten
Banyumas.

LAMBANG DAERAH
1.       
Bentuk
lambang daerah terdiri dari Lukisan dan Pita :
a.        
Bentuk
perisai melambangkan perlindungan, kekuatan dan alat perjuangan untuk mencapai
tujuan dan cita-cita.
b.        
Garis
tepi perisai yang tebal berwarna biru tua, menggambarkan banyaknya sungai yang
mengaliri wilayah Purbalingga, sehingga menjadikan daerah subur dan makmur.
c.        
Garis
berkelok-kelok yang tidak terputus berwarna biru muda, mencerminkan kegiatan
masyarakat Purbalingga yang dinamis dan kreatif dalam mencapai cita-cita dan
kesempatan hidup, ibarat aliran sungai yang tidak ada henti-hentinya.
d.       
Pita
dengan sasanti “PRASETYANING NAYAKA AMANGUN PRAJA” mencerminkan
tekad segenap aparat pelaksana untuk membangun daerah dan negara guna lebih
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir, batin dan merata.
2.       
Pada
perisai terdapat tulisan dan lukisan
 .          
Tulisan
“PURBALINGGA” berwarna merah diatas dasar putih, mencerminkan sikap keberanian
atas dasar kebenaran.
a.        
Lukisan
senjata Tombak Bermata Delapan, melambangkan kekuasaan dan kebijaksanaan, yang
dikiaskan dengan kata PURBA” (Purba atau Wasesa)
§  
Tangkai
tombak berwarna kuning emas mencerminkan kekuasaan, kebijaksanaan dan sarana
mencapai tujuan, cita-cita, kemegahan, kesejahteraan dan keluhuran masyarakat
serta daerah.
§  
Jumlah
mata tombak delapan melambangkan bahwa dalam menjalankan kekuasaan untuk
mencapai tujuan dan cita-cita selalu berdasarkan kepada kepemimpinan Pancasila,
yaitu melaksanakan delapan darma sebagaimana tersirat dalam HASTA BRATA,
yaitu : Kismo (bumi), Dahana (api), Samirana (angin), Tirto (air), Akasa
(langit), Candra (bulan), Raditya (matahari) dan Kartika (bintang).
b.       
Sebatang
pohon kelapa yang melambangkan kata “LINGGA” dikiaskan dengan “LUGU – GLUGU”
yang berarti batang pohon kelapa.
c.        
Lukisan
Pancaran Sinar, yang memancar ke 237 arah mempunyai maksud :
§  
Mencerminkan
sifat dasar ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Purbalingga
yang tersebar di 237 desa/kelurahan.
§  
Sinar/Cahaya/Cahya/Ana-Cahya.
Kata-kata tersebut dihubungkan dengan kata “CAHYANA” yang artinya adalah nama
suatu tempat antara desa makam dan desa pekiringan yang kemudian berkembang
menjadi nama suatu wilayah pemerintah (distrik) yang berpusat di Bukateja. Hal
ini disamakan arti dengan Teja/Cahyana/Cahya yang berarti sinar. Ini
dihubungkan dengan cerita atau babad sejarah Purbalingga.
d.       
Lukisan
Tiga Pohon Beringin melambangkan tempat bernaung yang kokoh, kuat dan aman,
sekaligus melambangkan tiga tempat cikal bakal leluhur masyarakat Purbalingga,
yaitu : Ardi Lawet (terletak di daerah cahyana), Onje dan Wirasaba.
e.        
Disamping
itu ada satu rangkaian lukisan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas :
§  
17
bunga kapas
§  
Seuntai
padi dengan 45 bulir padi
§  
Sebuah
rumah tikelan dengan lantai bertingkat lima dan 19 wilahan/balok
§  
Setangkai
tanaman andong dengan 8 helai daun

 

SEJARAH
PURBALINGGA

Sebuah nama yang pasti tidak akan tertinggal
ketika membicarakan sejarah Purbalingga adalah Kyai Arsantaka, seorang tokoh
yang menurut sejarah menurunkan tokoh-tokoh Bupati Purbalingga.Kyai Arsantaka
yang pada masa mudanya bernama Kyai Arsakusuma adalah putra dari Bupati Onje
II. Sesudah dewasa diceritakan bahwa kyai Arsakusuma meninggalkan Kadipaten
Onje untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di desa Masaran (Sekarang di
Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) diambil anak angkat oleh Kyai
Wanakusuma yang masih anak keturunan Kyai Ageng Giring dari Mataram.
Pada tahun 1740 – 1760, Kyai Arsantaka menjadi
demang di Kademangan Pagendolan (sekarang termasuk wilayah desa Masaran), suatu
wilayah yang masih berada dibawah pemerintahan Karanglewas (sekarang termasuk
kecamatan Kutasari, Purbalingga) yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I.
Banyak riwayat yang menceritakan tenang heroisme dari Kyai Arsantaka antara
lain ketika terjadi perang Jenar, yang merupakan bagian dari perang
Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya
Paku Buwono II dikarenakan Pangeran mangkubumi tidak puas terhadap sikap
kakanya yang lemah terhadap kompeni Belanda.
Dalam perang jenar ini, Kyai Arsantaka berada
didalam pasukan kadipaten Banyumas yang membela Paku Buwono. Dikarenakan jasa
dari Kyai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada perang Jenar, maka Adipati
banyumas R. Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsantaka yang bernama
Kyai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra
Kyai Arsantaka yakni Kyai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar
Raden Tumenggung Dipayuda III.
Masa masa pemerintahan Kyai Arsayuda dan atas
saran dari ayahnya yakni Kyai Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat, maka
pusat pemerintahan dipiindah dari Karanglewas ke desa Purbalingga yang diikuti
dengan pembangunan pendapa Kabupaten dan alun-alun. Nama Purbalingga ini bisa
kita dapati didalam kisah-kisah babad. Adapun Kitab babad yang berkaitan dan
menyebut Purbalingga diantaranya adalah Babad Onje, Babad Purbalingga, Babad
Banyumas dan Babad Jambukarang. Selain dengan empat buah kitap babat tsb, maka
dalam merekonstruksi sejarah Purbalingga, juga melihat arsip-arsip peninggalan
Pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan dalam koleksi Aarsip Nasional Republik
Indonesia.Berdasarkan sumber-sumber diatas, maka melalui Peraturan daerah
(perda) No. 15 Tahun 1996 tanggal 19 Nopember 1996, ditetapkan bahwa hari jadi
Kabupaten Purbalingga adalah 18 Desember 1830 atau 3 Rajab 1246 Hijriah atau 3
Rajab 1758 Je.

Peninggalan Sejarah

Selain kekayaan budaya dan beberapa macam upacara
tradisional, di Purbalingga terdapat berbagai peninggalan sejarah purbakala.
Benda- benda purbakala tersebut tersebar di wilayah Purbalingga, antara lain :
  • Batu
    Lingga
Berada di desa Candinata
Kecamatan Kutasari + 8 km dari kota Purbalingga, merupakan penginggalan nenek
moyang.
  • Gua
    Genteng
Berada di desa Candinata
Kecamatan Kutasari + 8 km dari kota Purbalingga. Gua ini letaknya di lereng
bukit terbentuk dari lelehan lava yang membeku, gua ini kadang-kadang
dikunjungi oleh orang-orang yang ingin bersemedi.
  • Giri
    Cendana
Berada di desa Kojongan
kecamatan Bojongsari + 5 km dari kota Purbalingga. Merupakan makam Bupati
Purbalingga yang bergelar Adipati Dipokusumo, Adipati Dipokusumo ini memegang
tapuk pimpinan pemerintahan Kabupaten Purbalingga, yaitu Dipokusumo II,III, IV,
V dan VI, sedangkan adipati yang pertama adalah Raden Tumenggung Dipayuda III,
yang mulai memerintah pada saat ditetapkannya KabupatenPurbalingga pada tanggal
18 Desember 18830.
  • Gombangan
Berada di Dukuh Brubahan Desa
Kajongan, Kecamatan Bojongsari + 5 km ke utara dari arah kota purbalingga.
Merupakan tempat mandi yang berupa sumber mata air dan ramai dikunjungi pada
malam hari, terutama pada malam jum?at kliwon. Menurut kepercayaan masyarakat,
mata air tersebut dapat memberikan tuah bagi yang mandi ditempat ini dan konon
awet muda, dapat mendapatkan jodoh dan naik derajat.
  • Sendang
    / Petirtaan
Berada di desa Semingkir,
Kecamatan Kutasari + 7 km dari kota Purbalingga. Sendang ini konon dapat
memberikan tuah bagi yang mempercayainya. Di kunjungi pada malam malam
tertentu.6. MAKAM KYAI WILAH Berada di desa Karangsari kecamatan Kalimanah + 5
km dari kota Purbalingga. Merupakan tokoh beragama islam yang cukup
berpengaruh. Tempat ini sering dikunjungi orang-orang yang ingin mendoakan dan
mengharap berkah dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
  • Batu
    Lingga, Yoni dan Palus
Berada di Desa Kedungbenda
Kecamatan Kemangkon + 14 km dari kota Purbalingga. Merupakan peninggalan pada
masa hindu.
  • Makam
    Narasoma
Berada di kelurahan
Purbalingga Lor kecamatan Purbalingga9. ARDI LAWET Berada di Desa Panusupan
Kecamatan Rembang + 30 km dari kota Purbalingga. Merupakan obyek wisata ziarah,
karena sebagian besar pengunjungnya adalah para peziarah yang menginginkan
berkah dari syekh Jambu Karang, seorang tokoh penyebar agama Islam di daerah
Kab. Purbalingga. Di tempat ini terdapat kuku dan rambut Syekh Jambu Karang
yang dikeramatkan. Hari-hari ramai adalah Rabu Pon, karena menjelang malam
Jum?at kliwon atau Kamis Wage diadakan upacara buku klambu dan yang paling
ramai dikunjungi adalah Rabu Pon Bulan Suro. Untuk mencapai lokasi ke Ardi
Lawet dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu : Purbalingga – Bobotsari –
Karanganyar – Karangmoncol – Rajawana – Panusupan – Ardi Lawet, atau Purbalingga
– Kaligondang – Pengadegan – Rembang – Rajawana – Panusupan – Ardilawet

Tentang Purbalingga

Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan
dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan
selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat.
Geografi
Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa
rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung
Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang
dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan.
Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar
21 km sebelah timur Purwokerto.
Pembagian administratif
Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang
dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di
Kecamatan Purbalingga.
Industri
Di Purbalingga ada banyak industri dengan bahan baku
rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (eye-lash) atau juga dibuat
“wig” atau rambut palsu serta sanggul maupun hair piece yang dipasang untuk
memberikan tambahan rambut atau juga high-light secara temporer di rambut kita.
Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari
industri kuali dan panci tembaga. Knalpot Braling cukup terkenal di kalangan
pemilik mobil, sbg alternatif suku cadang murah.
Pariwisata
Wisata alam yang terdapat di kabupaten ini adalah ‘Gua
Lawa’ yang terletak di Kecamatan Karangreja, 25 km sebelah utara Purbalingga.
Obyek wisata lainnya adalah Desa Wisata Karangbanjar, yakni permukiman
tradisional yang juga terdapat kerajinan rumah tangga; dan Monumen Jenderal
Soedirman di Kecamatan Rembang.
Objek wisata air Bojongsari (Owabong) juga merupakan
objek wisata favorit. Saat ini ada banyak arena bermain yang melengkapi Owabong
ini. Di samping kolam renang juga ada kolam arus, arena go-kart, water boom,
arung jeram, permainan air dan sebagainya. Benar-benar suatu tempat yang layak
dikunjungi.
Pendakian Gunung Slamet dapat dimulai dari Pos
Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Rute ini termasuk rute paling
populer bagi para pendaki.
Museum tempat kelahiran P.B Jenderal soedirman,yang
terletak di kec. Rembang.museum tersebut memiliki patung jendral
Soedirman,ranjang kayu tempat beliau tidur waktu bayi,perpustakaan,masjid,dan
relief kisah kehidupanya
Kuliner
Makanan yang paling dikenal di Purbalingga adalah
“mendoan”; ini adalah makanan yang dibuat dari tempe kedele. Istimewanya,
pembuatan mendoan diproses mulai dari saat membuat tempenya; jadi mendoan tak
bisa dibuat dari sembarang tempe. Tempe mendoan adalah tempe tipis yang dibuat
melebar/meluas. Untuk membuat mendoan, tempe ini di beri tepung yang dibumbu
garam, ketumbar dan daun bawang. Digoreng sebentar sehingga masih terasa lunak,
bila digoreng agak lama akan menjadi tempe “muledi” yang sedikit agak liat.
Lebih lama lagi sampai kering maka disebut tempe “keripik”.
Purbalingga juga dikenal sebagai tempat pabrik Slamet,
yang memproduksi permen “Davos” sejak tahun 1931, permen ini sangat dikenal
sejak zaman dulu. Sroto (di Purbalingga, soto disebut sroto, entah kenapa) juga
terkenal, terutama soto kriyiknya. Di sini setelah daging ayam disuwir untuk
sroto maka “rongkong”nya (tulang dada)digoreng kering dan disajikan sebagai
lauk sroto. Rasanya garing dan kriyik-kriyik, itu sebabnya disebut sroto
kriyik. Rasanya, wah ok punya. Ada lagi, makanan camilan yang disebut nopia,
asalnya juga dari Purbalingga, sekitar tahun 50 an keluarga Ting Lie Liang
memulai usaha bikin penganan nopia yang juga disebut telor gajah. Bantuknya putih
dari tepung terigu berisi gula jawa. Sekarang nopia yang lebih dikenal adalah
buatan pak Narwan dari Banyumas. Pak Narwan ini adalah mantan karyawan dari
pabrik nopia original di Puirbalingga.
Tokoh terkenal
Jenderal Soedirman, jenderal besar pertama di
Indonesia. Legenda dalam dunia militer Indonesia, pakar perang gerilya dan
terkenal gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Syekh Nahrawi al banyumasyi, Beliau adalah seorang
ulama yang sangat masyhur di tanah Arab. Beliau banyak mempunyai murid dan
bahkan menjadi hakim agung di Arab Saudi (lihat; Islam transformasi; Azyumardi
Azra; Gramedia; 1997). Syeh Nahrowi ini wafat pada tahun 1926 di Makkah.
KH Abu ‘Amar, beliau adalah kakak dari Syeh Nahrowi al
Banyumasi. KH Abu ‘Amar ini adalah seorang intelektual muslim yang sangat
disegani tidak saja pada regional Banyumas akan tetapi juga nasional. Kancah
beliau di tingkat nasional bisa ditelusur ketika beliau berteman akrab dengan
seorang hakim belanda yang sangat terkenal yaitu Prof. Terrhar. Diskusi yang
intens KH ‘Abu ‘Amar ini dengan Terhar ini kemudian memunculkan perlunya sebuah
peradilan bagi kaum inderland tersendiri yang terpisah dengan landrat yang ada
ketika itu. Peradilan ini hanya diberlakukan buat kaum inderlands yang
berhubungan dengan hukum-hukum perdata (Begerlijc Wetbook). Sektor yang diurus
oleh peradilan ini meliputi pernikahan, perceraian, hukum waris. Peradilan ini
kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama, yang peradilan agama ini telah
berkembang sekarang sampai keseluruh persada nusantara. Dalam sejarah peradilan
di Indonesia, pengadilan agama ini sekarang telah menjadi salah satu dari empat
peradilan di Indonesia. Dan sekarang pengadilan Agama telah sama kedudukannya
dengan pengadilan umum serta dibawah satu atap Mahkamah Agung. Bahkan
kewenangan Pengadilan Agama kini telah meluas tidak saja hal-hal yang berkenaan
denngan hukum Perdata tapi juga menerima sengketa pidana yang bersifat syariah.
KH Mohammad Ngisom, beliau adalah putra dari KH Abu
‘Amar. Beliau merupakan ulama yang sangat disegani di Nusantara. Beliau pada
masa mudanya berdakwah tidak saja di Indonesia tapi juga di Singapura, timur
tengah bahkan sampai Rusia. Penuturan secara lisan yang writer himpun
menyatakan bahwa ketika beliau di singapura melakukan dakwah sampai hampir
puluhan tahun. Sampai kemudian beliau mempunyai istri orang singapura. Tidak
hanya itu sekembalinya beliau berdakwah melanglang buana, kemudian beliau juga
aktif di partai politik masyumi. Karier politik beliau cukup cemerlang dengan
menjadi ketua DPRD Kab. Purbalingga pertama kalinya.
KH R Abdul Mu’in, cucu dari KH Abu ‘Amar. Kemudian ada
pula Drs. H Abbas Mu’in MA.
Abdullah Sya’roni, SH., adalah mantan duta besar RI
yang berkuasa penuh atas negara syiria, lebanon dan palestina. beliau juga
adalah putra asli Kauman Purbalingga, yang juga masih berkait erat keturunan KH
Abu’Amar.
KH Ahsin Ma’ruf, beliau ini asalnya dari desa
Kertanegara Purbalingga. Masa mudanya beliau habiskan beraktivitas di organisasi
keagamaan. Hingga kemudian beliau mewakili Purbalingga untuk duduk di DPRD
Propinsi jawa Tengah periode 1971-1977.
H. Supriyadi, beliau berasal dari desa Kalijaran
kecamatan Karanganyar. masa mudanya memang telah bergelut dengan dunia politik.
Baginya politik itu adalah sesuatu yang sangat mengasikkan. Belaiu adalah putra
dari KH Hisyam Amrullah, seorang panutan yang sangat disegani di Purbalingga.
KH Hisyam ini merupakan ulama yang sangat pilihan terutama dibidang falaq atau
astronomi dan beliau ini juga banyak sekali menciptakan dan telah diterbitkan
syair-syair karangan beliau yang berupa puji-pujian. Terakhir beliau menjabat
sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1984-1989 utusan daerah.
VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA
A.     
Visi Pembangunan Purbalingga
Visi Pembangunan Purbalingga adalah “Purbalingga
Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak
Mulia / Berakhlaqul Karimah”
.
Kemandirian Daerah adalah kemampuan
riil atau nyata pemerintah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus
kepentingan daerah/rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar
secara setahap demi setahap ketergantungan kita terhadap pihak-pihak lain /
luar semakin dapat dikurangi. Daya Saing, bahwa daya saing perlu dibangun
secara sungguh-sungguh sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin berat dan komplek,
terlebih-lebih dengan telah masuknya kita ke era global yang ditandai salah
satunya dengan diberlakukannya perdagangan bebas (AFTA, APEC, WTO, dsb).
Untuk itu, mau tidak mau dan suka
tidak suka kita perlu melakukan investasi dibidang peningkatan sumber daya
manusia/SDM. Dengan SDM yang kuat, Insya Allah kita akan dapat memperbaiki
tingkat kehidupan masyarakat sekaligus hidup sejajar dan bersaing sehat dengan
negara-negara lain yang telah terlebih dahulu maju. Kesejahteraan Masyarakat
yang Berakhlaqul Karimah, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan
yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya
kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan,
pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya
ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan
pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perlu ditekankan disini bahwa
kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang
fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih
kemajuan-kemajuan pada dimensi mental? spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non
fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta
berakhlaqul karimah.
B.      
Misi Pembangunan Purbalingga
Dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah mission pembangunan sebagai berikut :
a.        
Menyelenggarakan
Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan
pelayanan kepada masyarakat secara prima;
b.        
Melakukan
pemulihan / recovery terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya
pangan, papan dan sandang, selagi masyarakat masih merasakan dampak krisis
ekonomi yang berkepanjangan;
c.        
Meningkatkan
kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia / SDM yang beriman dan bertaqwa
kehadhirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam
pembangunan yang berkelanjutan;
d.       
Meningkatkan
pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh
simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan
jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan
infrastruktur yang memadai;
e.        
Mewujudkan
kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi
dan sosial budaya melalui gerakan masyarakat;
f.         
Meningkatkan
sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui
penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan
kerja;
g.        
Mengembangkan
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan
mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun;
h.        
Mengembangkan
paham kebangsaan dan mendorong berkembangnya kehidupan beragama guna mewujudkan
rasa aman dan ketentraman masyarakat;
i.          
Memperbaiki
/ menyempurnakan terhadap kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada
penyelenggaraan pemerintahan yang lalu.
KERANGKA STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PURBALINGGA
A.      Kerangka Strategi
Dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Pembangunan Purbalingga yang telah diuraikan diatas, diperlukan kerangka
strategis agar proses dan langkah perwujudan visi dan misi dimaksud dapat lebih
terarahkan, yakni dengan cara menterpadukan secara harmonis penyelenggaraan
tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan tugas pembangunan.
Dengan ditopang 2 (dua) pilar hasil
pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik dan upaya pemberdayaan masyarakat
khususnya dengan dilibatkannya secara aktif masyarakat dalam tatanan sosial
yang berkeadilan, maka penyelenggaraan tugas pembangunan dengan program-program
prioritas dan terarah diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan visi dan misi
pembangunan Purbalingga yang telah ditetapkan.
Adapun Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan, Tugas Pemberdayaan Masyarakat, dan Tugas Pelaksanaan Pembangunan
secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.        
Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan yang diorientasikan pada :
a.                                    
Dikembangkannya
kepemimpinan dialogis di setiap tingkatan.
       Kepemimpinan dialogis merupakan
pengejawantahan dari sifat kepemimpinan demokratis, dimana pemimpin harus dapat
ngemong, ngayomi dan nyukupi, yang berarti bersikap terbuka dan tanggap
terhadap tuntutan dan aspirasi serta keluhan masyarakat.
b.                                    
Terjalin dan
terbinanya hubungan kekuasaan yang proporsional, konstruktif dan harmonis.
       Bahwa sumbu-sumbu kekuasaan (eksekutif,
legislatif dan yudikatif) harus terkoordinasikan dalam suatu mission untuk
mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraannya masyarakat, serta komitmennya
dalam pemberantasan KKN. Dimana hubungan kekuasaan tersebut harus berjalan
secara proporsional dan konstruktif dengan menghindari adanya tindakan saling
intervensi kewenangan.
c.                                    
Reorientasi
dan revitalisasi pelayanan kepada masyarakat.
       Dalam rangka menciptakan pelayanan prima
kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan sikap mental aparat/birokrat
dari penguasa atau pangreh menjadi pelayan atau abdi masyarakat.
Profesionalitas birokrasi harus diarahkan untuk melayani masyarakat.
Pengelolaan kekayaan daerah harus dilakukan secaratransparan, bersih dan bebas
dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, kesejahteraan pegawai negeri
perlu mendapat perhatian guna menciptakan aparatur yang bebas dari KKN,
bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien.
d.                                   
Penyiapan
Sumber Daya Manusia / SDM yang berkualitas dan perangkat lunak yang efektif.
       Dengan adanya tekad mewujudkan otonomi
yang luas dan utuh pada daerah kabupaten/kota, maka tantangan dan permasalahan
pembangunan akan berada ditingkat kabupaten/kota. Untuk itu, kabupaten/kota
harus segera menyiapkan SDM yang memadai khususnya dari sisi kualitasnya sampai
dengan tingkat desa/kelurahan. Demikian pula perangkat lunak khususnya yang
berupa produk-produk peraturan daerah yang masih bersifat sentralistik / top
down perlu segera ditinjau dan ditata kembali untuk mewujudkan pemberdayaan
rakyat secara nyata.
e.                                    
Mendorong
berkembangnya jiwa kewirausahaan di kalangan Aparatur Pemerintah (reinventing
government).
       Dengan memperhatikan bahwa kehidupan
perekonomian menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka di dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan perlu dilandasi pula dengan jiwa kewirausahaan.
Dengan demikian tugas pemerintah daerah tidak hanya siap untuk membelanjakan,
akan tetapi harus berupaya keras di dalam me-manage sumber-sumber pembiayaan
pembangunan dengan prinsip ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.
f.                                     
Mengedepankan
prinsip transparansi dan akuntabilitas.
       Reformasi telah melahirkan tuntutan
masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan
secara transparan dalam arti mementingkan pertanggungjawaban terhadap publik /
masyarakat luas. Sedangkan akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan mission suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
2.        
Penyelenggaraan
Tugas Pemberdayaan Masyarakat yang diorientasikan pada :
 .                        
Penguatan
Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan.
Bahwa pengembangan lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang ada di perdesaan maupun perkotaan seperti BPD, LKMD / LMD,
PKK, Dasa Wisma, KPD, LSM, lembaga-lembaga perkoperasian dan perekonomian
masyarakat perdesaan, diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam
proses pembangunan.
a.                                    
Berkepihakan
kepada masyarakat lemah / miskin.
       Bahwa kesempatan yang muncul dari ekonomi
yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan ekonomi yang lebih siap dan
maju. Perbedaan dalam hal pemanfaatan kesempatan ini akan mendorong munculnya
perbedaan tingkat kemajuan. Ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan
menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Dalam
menghadapi masalah seperti ini, pemerintah harus memberi perhatian khusus
kepada golongan ekonomi yang masih tertinggal. Perhatian khusus itu dapat
diwujudkan melalui langkah-langkah strategis yang langsung memperluas akses
rakyat kepada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang
seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan. Pemihakan dapat pula diwujudkan melalui penyempurnaan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang lebih diarahkan untuk pembangunan
sarana dan prasarana guna mendorong pengembangan kegiatan sosial ekonomi
rakyat.
b.                                    
Penyadaran
Kode Etik Usaha.
       Untuk memacu arus modal masuk ke daerah,
maka perlu segera dimasyarakatkan kode etik usaha yang kondusif dan menarik
bagi para pemodal dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu, perlu pula
digalakkan program kemitraan dan kebersamaan antara pihak yang sudah maju
dengan pihak yang belum berkembang. Praktik-praktik monopoli, oligopoli dan
praktik perdagangan yang memberatkan rakyat perkotaan maupun perdesaan seperti
sistem ijon, rentenir, dan sebagainya harus dihapuskan.
c.                                    
Pengembangan
iklim dan pola-pola kemitraan.
       Dalam rangka memacu tumbuh dan
berkembangnya perekonomian rakyat maka perlu dikembangkan adanya bentuk usaha
bersama melalui pendekatan kelompok. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan
oleh kelompok penduduk diharapkan dapat mendorong kemandirian yang
berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan pula pola
kemitraan antara pihak / golongan yang sudah maju dengan golongan masih belum
berkembang melalui program pemagangan, bapak angkat dan sebagainya.
d.                                   
Reposisi
masyarakat sebagai pemilik pembangunan.
       Bahwa masyarakat disamping sebagai obyek
juga sebagai subyek pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan pembangunan bukan
monopolinya pemerintah, akan tetapi juga menjadi milik masyarakat. Dalam kaitan
ini masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pemeliharaan bahkan sampai pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikian, maka masyarakat akan merasa memiliki hasil-hasil pembangunan
itu sendiri. Hal ini, akan menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab
masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah
dicapai.
e.                                    
Pengembangan
paham kebangsaan dan kehidupan yang religius / agamis.
       Bahwa paham nasionalisme/ kebangsaan
perlu dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pula
dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula
norma-norma agama harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik
beragama memegang peranan sentral dalam membangun karakter bangsa dan
masyarakat. Disamping itu, peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diletakkan dalam posisi yang
strategis.
f.                                     
Membuka
akses informasi.
       Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi
daerah yang didukung oleh berbagai sektor, maka diperlukan adanya suatu
koordinasi dan networking yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, dan
terlebih-lebih pada era globalisasi ini, maka informasi yang menjadi suatu hal
yang sangat strategis oleh karenanya pemerintah harus memberikan fasilitas
adanya pusat dan jaringan sistem informasi yang dapat menopang pelaksanaan
pembangunan disegala bidang.
3.        
Penyelenggaraan
Tugas Pembangunan
Disamping Tugas Pemerintahan dan
Tugas Pemberdayaan Masyarakat, faktor lain yang harus diperhatikan adalah
penyelenggaraan tugas pembangunan yang lebih terarah, meliputi:
 .         
Bottom up
dan local planning.
Partisipasi berarti perencanaan
pembangunan daerah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen
pemerintah maupun masyarakat seperti perangkat daerah / desa, lembaga-lembaga
kemayarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha,
lembaga-lembaga perekonomian / perkoperasian, lembaga legislatif, dan
masyarakat luas. Sedangkan bottom up dan local planning berarti rencana program
/ proyek pembangunan daerah benar-benar datang/ disusun dari bawah yaitu
masyarakat dan berdasarkan pada kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan.
a.        
Penajaman
prioritas pembangunan.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dari pelaksanaan pembangunan yang didukung dengan pembiayaan
yang terbatas, maka perlu dilakukan upaya penajaman prioritas agar kegiatan
pembangunan benar-benar terarah pada penyelesaian permasalahan mendesak yang dihadapi
oleh masyarakat. Disamping itu, perlu diwujudkan pula keserasian dan
keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar daerah, antar desa dan kota,
antar pelaku pembangunan, serta antar program daerah dan program pusat. Dengan
demikian akan terjadi suatu sinergitas dari seluruh program diberbagai aspek
yang kesemuanya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya penajaman prioritas dan keterpaduan program pembangunan pada proses
perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data dan informasi yang
akurat.
A.       Program Pembangunan Purbalingga
1.       
Program
Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya
       Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial
Budaya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
untuk meningkatkan usia harapan hidup terutama diarahkan bagi peningkatan
perlindungan kesehatan bagi penduduk miskin melalui pemberian fasilitas
kemudahan bagi penduduk miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan. Di samping
itu, dari sisi kesejahteraan sosial diarahkan dalam rangka perlindungan bagi
keluarga miskin melalui penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dengan
berbagai treatment yang menyentuh langsung kebutuhan pokok keluarga miskin.
       Sebagaimana Bidang Pendidikan,
pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya juga memiliki kedudukan yang
strategis. Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan manusia pembangunan
kesehatan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kesehatan merupakan
salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas manusia. Sedangkan melalui pembangunan
kesejahteraan sosial akan memberi perlindungan dan advokasi kepada penyandang
masalah kesejahteraan sosial terutama keluarga miskin melalui pemenuhan
kebutuhan hidup pokoknya karena pemenuhan kebutuhan hidup pokok tidak dapat
menunggu sampai keluarga miskin tersebut dapat dientaskan dan secara mandiri
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
       Upaya pengurangan beban pengeluaran
keluarga miskin melalui pemberian bantuan kebutuhan hidup pokok yang dilakukan
secara simultan bersamaan dengan berbagai upaya pengentasan dan penanggulangan
kemiskinan diharapkan dapat mempercepat upaya penangggulangan kemiskinan atau
setidaknya sedikit mencegah agar kondisi keluarga miskin menjadi semakin parah
yang dikhawatirkan akan menurunkan keturunan yang lemah sehingga akan mewarisi
kemiskinannya. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya terutama
diarahkan bagi terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan
terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.
2.       
Program
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
       Pembangunan ekonomi meliputi Bidang
Pertanian, Bidang Perkebunan dan Kehutanan, Bidang Perikanan dan Peternakan,
Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, Bidang Penanaman
Modal, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Pertambangan, serta Bidang
Kepariwisataan.
       Pembangunan ekonomi terutama diarahkan
dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat. Untuk itu, maka perlu terus dilakukan upaya-upaya dalam
rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan
produktivitas seluruh sektor ekonomi. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi
tidak semata-mata diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi akan kurang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
apabila tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan
pemerataan pendapatan maka pembangunan ekonomi terutama diarahkan pada
peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
       Di samping itu, demi menjamin
keberlanjutan petumbuhan ekonomi maka perlu terus diupayakan pergeseran
struktur ekonomi yang selama ini masih bertumpu pada sektor pertanian agar
dapat terus bergeser ke sektor sekunder dan tersier atau industri dan jasa
karena produksi dan produktivitas pertanian pada suatu saat tidak akan dapat
ditingkatkan lagi akibat keterbatasan atau bahkan penurunan ketersediaan lahan
serta karena kejenuhan input. Untuk itu, maka upaya-upaya pengembangan kegiatan
ekonomi di sektor industri dan jasa perlu terus ditingkatkan. Meskipun
demikian, pembangunan pertanian juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitasnya mengingat peran pertanian yang
sangat besar dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi terbesar
dalam PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
3.       
Program
Pembangunan Perdesaan
       Adanya disparitas antar wilayah khususnya
antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai konsekuensi dari perbedaan
kapasitas dan potensi serta karakteristik antar wilayah yang meliputi kondisi
geografis, agroekologi, sosial, ekonomi, demografis, kondisi infrastruktur,
serta kondisi alamiah lainnya membutuhkan adanya sinergi dalam pembangunan
antar wilayah sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dijembatani.
       Ketimpangan yang terlalu jauh antara
wilayah perdesaan khususnya yang relatif terpencil dengan wilayah perkotaan
apabila tidak segera diatasi dan diberikan perhatian khusus akan menyebabkan
kesenjangan kualitas kehidupan masyarakat yang semakin tajam antara masyarakat
perdesaan dan perkotaan yang di samping tidak sejalan dengan rasa keadilan juga
akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dikemudian hari.
       Wilayah perdesaan yang merupakan bagian
terbesar dari seluruh wilayah kabupaten merupakan barometer keberhasilan
pembangunan, artinya pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan telah berhasil ditingkatkan.
4.       
Dukungan
Program-Program Pembangunan Lainnya secara Sinergis/ Terpadu
       Permasalahan pembangunan merupakan
permasalahan yang multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang
oleh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor
maupun program, melainkan harus didukung oleh berbagai bidang, program, dan
kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi. Di samping itu, adanya
keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama yang berupa dana mengharuskan
adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
       Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pembangunan disamping diperlukan adanya ketepatan
alokasi investasi pembangunan juga harus dihindari adanya overlapping,
duplikasi, atau bahkan kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan, program, atau
kegiatan pembangunan dalam satu bidang maupun antara bidang pembangunan.
Sebaliknya dibutuhkan adanya keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, program,
dan kegiatan maupun antar bidang pembangunan.
  
PETA KABUPATEN PURBALINGGA             

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.